Jumat, 16 November 2018

Tidak Benar Bantuan PKH Disunat, Ini Fakta Sebenarnya

Tidak Benar Bantuan PKH Disunat, Ini Fakta Sebenarnya

Cempor.id - Beberapa waktu terakhir, ada sejumlah media lokal yang memuat berita terkait dugaan pemotongan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Bandung Barat. Dalam berita yang dimuat, disebutkan adanya pemotongan uang bantuan PKH hingga Rp.100.000 lebih. Dimana, disebutkan bantuan PKH yang seharusnya diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) sejumlah Rp. 390.000 malah diterima senilai Rp. 250.000 yang diduga dipotong oleh oknum tertentu, dalam hal ini pendamping atau ketua kelompok.

Berdasarkan penelusuran redaksi kami, ternyata berita terkait adanya pemotongan bantuan PKH oleh oknum tertentu tersebut tidak benar.

Koordinator PKH Kabupaten Bandung Barat, Roni Kosasih mengatakan bahwa nominal bantuan PKH di tahap 4 tahun 2018 memang mengalami perubahan. Ia menjelaskan bahwa Kementrian Sosial telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga dengan nomor 606/SK/LJS.JSK.TU/09/2018 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial PKH 2018. Dimana di dalamnya memuat perubahan nominal indeks bantuan PKH.

"Nominal bantuan PKH di tahun 2018 memang ada perubahan dari semula Rp. 1.890.000 per tahun menjadi Rp. 1.766.350 per tahun. Sehingga penyaluran bantuan PKH di tahap keempat tahun 2018 yang semula Rp. 390.000 sekarang menjadi Rp. 266.350. Dan itu sudah disosialisasikan," ujarnya, Sabtu (17/11)

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Heri Pratomo sudah mengetahui adanya isu pemotongan imbas perubahan kebijakan terkait nominal indeks bantuan sosial PKH. Ia meminta SDM pelaksana PKH untuk terus mensosialisasikan perubahan kebijakan tersebut agar tidak ada salah persepsi di masyarakat.

"Bantuan PKH memang ada perubahan, jadi tidak benar bahwa berkurangnya nominal bantuan akibat adanya pemotongan oleh oknum tertentu," ujarnya saat memberikan sambutan dalam kegiatan evaluasi SDM PKH, di Lembang (15/11).

Sementara itu, pendamping PKH merasa dirugikan akibat adanya isu pemotongan bantuan. Ia berharap media untuk berlaku adil dengan melakukan kroscek melalui data dan narasumber yang kredibel.

"Kami merasa terganggu dan dirugikan. Isu pemotongan yang disebarkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab berdampak tidak baik di lapangan," ujar salah satu pendamping PKH Kecamatan Cihampelas.

Ia meminta agar semua pihak untuk tidak terpengaruh pada berita hoax dan mengedepankan tabayyun ketika mendapat informasi sensitif yang melibatkan banyak pihak.**
Link Banner
ARTIKEL SELANJUTNYA Selanjutnya
ARTIKEL SEBELUMNYA Sebelumnya
ARTIKEL SELANJUTNYA Selanjutnya
ARTIKEL SEBELUMNYA Sebelumnya
 

Masukan email Anda di bawah ini